URBANCITY.CO.ID – Pemerintah terus mengoptimalkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan guna mendorong percepatan pembangunan hunian layak bagi masyarakat.
Program ini menyediakan akses pembiayaan modal kerja serta investasi bagi pelaku UMKM di sektor perumahan.
Inisiatif tersebut menyasar sisi penyediaan (supply side) sekaligus sisi permintaan (demand side) untuk menjaga keseimbangan pasar properti nasional.
Plt Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Rini Dyah Mawarty, menegaskan dampak positif program ini bagi penggerak ekonomi lokal.
Penyaluran kredit ini membantu pengembang hingga toko bahan bangunan dalam menjalankan operasional bisnis mereka.
Baca juga: Menteri PKP dan Mendagri Terbitkan SKB Percepatan Program Tiga Juta Rumah
Melalui KUR Perumahan, pemerintah mendukung pengembang, kontraktor, dan toko bahan bangunan sebagai penyedia perumahan.
Selain itu, juga membantu masyarakat dan pelaku UMKM memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah.
“Program ini tidak hanya meningkatkan ketersediaan rumah, tetapi juga memperkuat UMKM dan menciptakan lapangan kerja,” ujar Rini.
Dukungan Mendagri terhadap Hunian
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menganggap KUR Perumahan sebagai solusi krusial mengatasi tingginya angka rumah tidak layak huni, terutama di wilayah seperti Papua.
Ia mendorong sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku usaha guna menjamin akses hunian yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Baca juga: Kemendagri Sentil Anggaran Meja Biliar DPRD Sumsel: Lebih Baik Realokasi untuk Publik
