URBANCITY.CO.ID – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mempercepat transformasi kawasan permukiman padat perkotaan melalui pembenahan hunian tidak layak huni secara terukur dan transparan.
Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar meninjau langsung penerima bantuan Program Bedah Rumah di Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat, Minggu (11/10/2026).
Langkah strategis ini mengunci validitas data lapangan agar stimulus perbaikan rumah menghasilkan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat urban berpenghasilan rendah.
Pemerintah menargetkan perbaikan fisik mendasar untuk mengangkat taraf hidup penerima manfaat yang selama puluhan tahun menempati bangunan rentan bahaya.
Baca Juga: Kementerian PKP Genjot Bedah Rumah di Labuan Bajo Demi Aset Hunian Layak
Salah satu target penerima, Andri S, menempati unit berukuran 15 meter persegi tanpa kolom penopang, dinding retak, atap asbes rusak berat, serta belum memiliki fasilitas sanitasi memadai.
Di lokasi yang sama, Aisah menempati bangunan 33 meter persegi beratap bocor parah yang kerap memicu beban psikologis dan kendala finansial selama puluhan tahun.
“Kalau hujan, di kamar penuh ember karena airnya bocor dari atap. Sekarang kalau rumahnya mau diperbaiki, saya bingung karena harus ngontrak sementara, tetapi saya tidak punya biaya untuk itu,” ungkap Aisah.
Akurasi Data Tekan Risiko Penyaluran Anggaran Subsidi
Baca Juga: Tinjau Bedah Rumah Subang, Menteri Ara Pacu Nilai Investasi Hunian Rakyat
Menteri PKP menegaskan komitmen pemerintah untuk mengoptimalkan alokasi belanja publik dengan memprioritaskan warga yang berada pada kerentanan sosial ekonomi tertinggi.
Pendekatan berbasis audit fisik dan profil finansial ini menjadi benteng utama agar anggaran peremajaan kawasan tepat sasaran serta bebas dari distorsi data.
“Saya sudah melihat kondisi rumahnya, menurut saya ini tepat sasaran. Terima kasih kepada teman-teman TPM yang sudah menemukan penerima bantuan yang sesuai dan tepat sasaran,” ujar Maruarar.
Kementerian PKP turut mengajak BPS, kalangan media, dan masyarakat luas mengawal proses renovasi 821 ribu rumah tidak layak huni yang tersebar di wilayah DKI Jakarta.
Baca Juga: Kementerian PKP Kebut Program Bedah Rumah Rp8,3 Triliun, Target Tuntas November 2026
Kepala BPS Amalia Adininggar mengonfirmasi bahwa seluruh kandidat penerima bantuan di Palmerah telah memenuhi indikator kemiskinan ekstrem berdasarkan data desil 1 dan tingkat pendapatan di bawah upah minimum provinsi (UMP).
“Dua penerima bantuan ini sudah sesuai karena berada di desil 1 dan penghasilannya di bawah UMP. Mereka sangat layak mendapatkan bantuan karena kondisi rumahnya juga sangat tidak layak,” jelas Amalia.
Tender Terbuka Dongkrak Efisiensi dan Nilai Kawasan
Otoritas perumahan memetakan Jakarta Barat sebagai kantong peremajaan terbesar dengan estimasi 258 ribu unit hunian tidak layak huni yang membutuhkan pembenahan struktural.
Baca Juga: Menteri Ara Tinjau BSPS Kendari, Bedah Rumah Pesisir Dimulai 1 Juni 2026
Kecamatan Palmerah mencatat 415 penerima terverifikasi, dengan 129 unit di antaranya terkonsentrasi di Kelurahan Palmerah yang mulai direnovasi serentak pada 23 Oktober hingga 23 Desember 2026.
Pemerintah menerapkan inovasi tata kelola pengadaan melalui Pemilihan Toko Terbuka (PTT) atau skema Tender Rakyat guna memangkas biaya perolehan material bangunan secara transparan.
Mekanisme kompetitif ini berhasil mencetak efisiensi anggaran sebesar 1,56 persen atau setara Rp5.473.000 pada satu kelompok penerima, sekaligus memicu perputaran modal bagi pelaku usaha material lokal.
Inisiatif bedah rumah ini tidak hanya melindungi keselamatan penghuni, tetapi juga meningkatkan valuasi lingkungan permukiman dan memperkuat ketahanan sosial ekonomi kota secara berkelanjutan.
