URBANCITY.CO.ID – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mempercepat ritme pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah Tahun Anggaran 2026.
Kementerian PKP mencatat realisasi fisik perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) di lapangan baru menyentuh angka 13,51 persen hingga awal Juni 2026.
Manajemen optimistis para tukang dapat merampungkan seluruh sisa pekerjaan bangunan paling lambat pada November 2026 mendatang.
Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur, mengerahkan jajarannya untuk memfokuskan sisa energi pada tahapan verifikasi data calon penerima bantuan.
Tim lapangan mengantongi mandat untuk memeriksa kelayakan sekitar 300.000 unit rumah dari target total awal yang mencapai 400.000 unit hunian.
Baca juga:Â Atasi Kelangkaan Lahan Denpasar, Kementerian PKP Siap Bangun Rusun MBR Adat Bali
Pihaknya mematok target penyelesaian seluruh dokumen instruksi verifikasi tersebut sebelum bulan Juni ini berakhir.
Seknow total yang sudah kita instruksikan untuk diverifikasi sekitar 300.000 unit dari total 400.000 unit. Mudah-mudahan bulan Juni ini seluruh instruksi verifikasi bisa selesai.
“Kami memperkirakan proses verifikasi membutuhkan waktu sekitar dua bulan dan pelaksanaan fisik sekitar tiga bulan,” ujar Fitrah Nur dalam taklimat medianya di Jakarta.
Mengejar Defisit Realisasi Menjelang Tenggat Akhir Tahun
Fitrah Nur mengakui bahwa capaian riil korporasi saat ini masih tercecer di bawah target kumulatif Juli 2026 yang mematok angka 23 persen.
