URBANCITY.CO.ID – Ekosistem pengembangan properti perkotaan memasuki babak baru yang lebih inklusif dan bernilai investasi tinggi.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersiap menegakkan aturan hunian berimbang sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021.
Langkah tegas pemerintah ini membuka akses hunian strategis bagi masyarakat urban, menekan backlog perumahan nasional, sekaligus mengakselerasi target Program 3 Juta Rumah.
Penerapan hunian berimbang menghadirkan keuntungan ganda bagi ekosistem kota modern. Masyarakat pekerja kini memiliki peluang lebih besar untuk tinggal di kawasan terpadu yang dekat dengan pusat aktivitas ekonomi dan akses transportasi.
Baca Juga:Â Regulasi Hunian Berimbang Perlu Dibuat Lebih Aplikabel
Di sisi lain, integrasi berbagai segmen penghuni memicu perputaran ekonomi lokal yang lebih dinamis dan mendongkrak nilai investasi kawasan dalam jangka panjang.
Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Roberia, menyampaikan komitmen institusinya saat mendampingi Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di kawasan Summarecon Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (20/11/2026).
Peninjauan lapangan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae ini memastikan kesiapan implementasi kebijakan tersebut di kawasan urban yang berkembang pesat.
“Seluruh jajaran Kementerian PKP bergerak dengan semangat yang sejalan dengan Komisi V DPR RI dan arahan Menteri PKP untuk menegakkan hunian berimbang demi menjalankan amanat undang-undang serta menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Roberia.
Baca Juga:Â Kementerian PKP dan BPKP Matangkan Skema KPR Subsidi serta Hunian Berimbang
Perkuat Kepastian Hukum dan Iklim Investasi
Roberia menerangkan bahwa arahan Menteri PKP mewajibkan penegakan hunian berimbang guna menjalankan konstitusi, mewujudkan keadilan sosial, serta mengejar target 3 juta rumah.
Kepastian implementasi kebijakan ini memberikan sinyal positif bagi pelaku industri properti agar merancang tata ruang kawasan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pasar saat ini.
Kementerian PKP telah menyiapkan instrumen teknis agar aturan tersebut segera berjalan efektif di lapangan.
Baca Juga:Â Kementerian PKP dan ADEKSI Integrasikan Hunian dan Sampah di 5 Kota
Pemerintah menyusun sistem pendataan yang akurat dan aplikatif untuk memantau kepatuhan setiap pengembang secara transparan.
Selain itu, Kementerian PKP mempercepat penyelesaian Rancangan Peraturan Menteri PKP tentang Penegakan Hunian Berimbang beserta Petunjuk Teknis (Juknis) pelaksanaannya.
Pemerintah juga mengoptimalkan pengoperasian Pusat Pengelolaan Lahan dan Pemanfaatan Aset Perumahan (PUSLAHPASRUM) untuk memperkuat kepastian hukum dan kelembagaan bagi para investor properti.
Skema Komposisi 1:2:3 dan Fleksibilitas Lahan
Baca Juga:Â Genteng Jatiwangi Berstandar SNI Perkuat Investasi Hunian Modern
Regulasi hunian berimbang menetapkan komposisi pembangunan antara rumah mewah, rumah menengah, dan rumah sederhana dengan rasio 1:2:3.
Pengembang perumahan skala besar wajib membangun seluruh komposisi tersebut secara mutlak dalam satu hamparan kawasan terpadu.
Skema ini menciptakan lingkungan urban yang terintegrasi dengan fasilitas publik dan infrastruktur modern bagi seluruh lapisan masyarakat.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, menegaskan bahwa undang-undang telah mengatur kewajiban penerapan hunian berimbang secara jelas bagi seluruh pengembang.
Baca Juga:Â Program Bedah Rumah Serang 2026: Investasi Hunian Layak dan Kualitas Hidup Urban
Meskipun konsep idealnya berada dalam satu hamparan kawasan, regulasi tetap memberikan ruang penyesuaian pembangunan dalam satu wilayah kabupaten atau kota apabila pengembang menghadapi keterbatasan lahan.
“Dibentuknya Kementerian PKP dinilai sangat penting untuk mengatasi backlog perumahan di atas 9 juta di Indonesia, bagaimana kesulitan masyarakat untuk menghuni rumah yang layak dapat teratasi. Komisi V memberikan apresiasi yang tinggi terhadap semangat dan kemauan Kementerian PKP untuk mencapai target 3 juta rumah,” ujar Ridwan Bae.
Akselerasi Aset Properti Bagi Generasi Urban
Kebijakan ini membawa angin segar bagi kaum urban dan investor ritel yang membidik aset properti di kawasan penyangga ibu kota.
Baca Juga:Â Kementerian PKP dan Bappenas Genjot Roadmap Hunian Urban Berkelanjutan
Ketersediaan rumah menengah dan sederhana di dalam kawasan mandiri mempermudah mobilitas harian sekaligus memangkas biaya transportasi pekerja komuter.
Bagi pengembang maupun investor, kawasan dengan demografi penghuni yang beragam menjamin tingkat okupansi tinggi dan pertumbuhan fasilitas komersial yang berkelanjutan.
Sinergi antara ketegasan regulasi Kementerian PKP dan dukungan parlemen kini menjadikan skema hunian berimbang sebagai fondasi baru pertumbuhan kota modern di Indonesia.




