Baca Juga: Menteri Maruarar dan Dedi Mulyadi Siapkan Aplikasi Bedah Rumah, Pangkas Birokrasi Usulan
Melalui skema ini, pemerintah memberikan dukungan agar warga memiliki rumah yang memenuhi standar kesehatan, keamanan, dan kelayakan.
Dukungan Legislatif dan Daerah
Rencana kenaikan kuota bedah rumah ini mendapat respons positif dari parlemen. Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, memberikan apresiasi atas kinerja Kementerian PKP dan berharap volume bantuan terus bertambah di masa mendatang mengingat tingginya angka kebutuhan hunian layak di Sultra.
Senada dengan itu, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, mengakui peran vital APBN dalam menangani masalah permukiman kumuh di daerahnya. “Tentu yang jika mengandalkan APBD tidak akan cukup,” tutur Siska.
Penentuan penerima bantuan BSPS dipastikan melalui proses verifikasi data yang ketat, mulai dari usulan pemerintah daerah hingga hasil pendataan lapangan.
Baca Juga: Maruarar Sirait Tinjau Bedah Rumah di Tangerang, Kuota BSPS Banten 2026 Naik Signifikan
Dengan penguatan koordinasi antara pusat dan daerah, Kementerian PKP optimistis target 2026 tidak hanya akan memperbaiki kualitas bangunan, tetapi juga memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal di Sulawesi Tenggara. (*)
