Di sisi lain, keterlibatan pemerintah daerah menjadi katalisator utama dalam proses pengusulan calon penerima bantuan di tingkat tapak.
Dengan begitu, daftar ulsan dapat sesuai dengan realitas sosial di lapangan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah untuk memperkuat ketepatan sasaran program.
Dengan melibatkan birokrasi daerah, pemerintah meminimalkan potensi ketidaksesuaian data yang sering kali menjadi hambatan dalam penyaluran bantuan sosial.
Baca juga:Â BPS Siap Sediakan Data Akurat untuk Program Bantuan Perumahan MBR di 2025
Sinergi ini memastikan bahwa setiap rupiah bantuan pemerintah memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat urban dan rural secara inklusif.
Akselerasi Program 3 Juta Rumah
Integrasi sistem Go PKP bukan hanya soal pendataan, melainkan upaya penyederhanaan readiness criteria bagi calon penerima manfaat tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas.
Inovasi ini mendukung percepatan realisasi Program 3 Juta Rumah dengan memangkas birokrasi yang menghambat efektivitas distribusi bantuan.
Masyarakat berpenghasilan rendah kini memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan hunian yang sehat dan aman.
Bahkan, layak huni berkat sistem manajemen yang lebih gesit dan berbasis data.
Menteri PKP menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh pemangku kepentingan yang terus menjaga irama kerja sama dalam memodernisasi tata kelola bantuan perumahan.
Baca juga:Â Atasi Backlog Perumahan, Kementerian PKP dan Kemensos Integrasikan Data Sekolah Rakyat
