<strong>URBANCITY.C.ID</strong> – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah pusat resmi menyepakati kucuran anggaran raksasa senilai Rp100 triliun untuk mendanai proyek rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra. Anggaran kedaruratan ini akan digelontorkan secara bertahap selama tiga tahun penuh hingga tahun 2028. Langkah cepat ini diklaim telah berjalan selaras dengan cetak biru rencana induk (masterplan) pemulihan yang digodok oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Seluruh kementerian teknis kini diinstruksikan untuk segera mengeksekusi rencana kerja di lapangan. <strong>Kementerian PU Dapat Porsi Rp69 Triliun, Huntap Target 2027</strong> Wakil Ketua DPR RI sekaligus Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Pemulihan Pascabencana Sumatra DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengonfirmasi bahwa kesepakatan politik dan anggaran ini diambil demi menjamin kepastian nasib para korban bencana di Sumatra. <strong>Baca Juga: <a href="https://urbancity.co.id/sig-pasok-36-000-bata-interlock-untuk-huntap-korban-banjir-di-padang/">SIG Pasok 36.000 Bata Interlock untuk Huntap Korban Banjir di Padang</a></strong> “Alhamdulillah, anggarannya telah disetujui oleh pemerintah sehingga tadi kami melakukan koordinasi agar kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, maupun secara teknis rencana kerja kementerian dan lembaga, bisa berjalan dengan baik,” ujar Dasco dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Penanganan Pascabencana Sumatra di DPR RI, Senin (25/5/2026). Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Percepatan tingkat pemerintah, merinci bahwa fokus utama dari megaproyek pemulihan ini adalah perbaikan total infrastruktur penunjang dan pemulihan akses layanan publik.<!--nextpage--> Sektor infrastruktur di bawah komando Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadi penerima porsi dana terbesar, yakni menyerap anggaran hingga Rp69 triliun. Selain jalan dan jembatan, pemerintah juga memasang target tinggi untuk menuntaskan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak. <strong>Baca Juga: <a href="https://urbancity.co.id/menteri-pkp-kejar-target-pembangunan-huntap-sumatera-ratusan-unit-siap-huni-sebelum-lebaran/">Menteri PKP Kejar Target Pembangunan Huntap Sumatera, Ratusan Unit Siap Huni Sebelum Lebaran</a></strong> “Dibagi ke berbagai kementerian/lembaga. Memang yang terbesar adalah sektor infrastruktur. Kementerian PU totalnya kurang lebih Rp69 triliun. Huntap kita targetkan paling lambat 2027,” tegas Tito Karnavian. <strong>Menteri Keuangan Siapkan Rp38 Triliun untuk Termin Pertama</strong> Pemerintah merancang skema pencairan dana Rp100 triliun ini secara estafet dalam tiga tahun anggaran. Untuk termin pertama di tahun 2026, pemerintah mengalokasikan Rp38,9 triliun. Selanjutnya, alokasi dana ditetapkan sebesar Rp32,9 triliun pada tahun 2027, dan sisanya Rp28,2 triliun dicairkan pada tahun 2028. Kementerian Keuangan memastikan bahwa pos anggaran awal untuk tahun ini sudah dalam posisi siap salur, tinggal menunggu kelengkapan dokumen administratif dari kementerian dan lembaga terkait. <strong>Baca Juga: <a href="https://urbancity.co.id/gerak-cepat-pascabencana-kementerian-pkp-serahkan-120-hunian-tetap-di-tapanuli-selatan/">Gerak Cepat Pascabencana: Kementerian PKP Serahkan 120 Hunian Tetap di Tapanuli Selatan</a></strong> “Pak Menteri Keuangan juga menyampaikan kesiapan anggaran untuk tahun 2026 sebesar Rp38 triliun. Nanti kementerian/lembaga akan mengajukan berikut dokumen pendukungnya,” ungkap Tito. Guna memastikan percepatan dari fase tanggap darurat menuju pemulihan total berjalan mulus tanpa kendala birokrasi, koordinasi ketat antara pusat dan pemerintah daerah terus diintensifkan.<!--nextpage--> “Kami melakukan koordinasi dengan semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan di masa tanggap darurat dan transisi. Progresnya juga cukup baik,” pungkas Tito. (*)