URBANCITY.CO.ID – Pemerintah tengah memacu langkah radikal untuk memutus rantai ketergantungan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang kian membebani kas negara.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mengkaji serius opsi Dimethyl Ether (DME) dan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai substitusi energi memasak bagi masyarakat.
Langkah ini diambil menyusul timpangnya angka produksi domestik dibandingkan konsumsi nasional. Dari total kebutuhan 8,6 juta ton LPG per tahun, kemampuan produksi dalam negeri hanya menyentuh angka 1,7 juta ton.
Artinya, sekitar 7 juta ton atau mayoritas pasokan gas rumah tangga masih harus didatangkan dari luar negeri.
Baca Juga: Antisipasi Mudik Lebaran 2026, Pertamina Siagakan 2.420 SPBU dan 6.300 Agen LPG
“Untuk LPG ini kita putar otak terus. Hampir tiap malam tidak kita istirahat, kita mengkaji sumber-sumber LPG-nya,” ujar Bahlil di Istana Negara, Jakarta, Senin, 27 April 2026.
Opsi DME dan CNG
Bahlil menjelaskan, keterbatasan komponen C3 dan C4 di Indonesia menjadi penghambat utama peningkatan produksi LPG cair. Sebagai solusi, pemerintah mendorong hilirisasi batu bara kalori rendah menjadi DME.
“Kalau DME itu dari batu bara low calorie, kemudian dia dilakukan hilirisasi, dan dia menjadi substitusi pengganti daripada LPG,” jelasnya.
Selain DME, opsi ketiga yang kini masuk dalam tahap finalisasi adalah pemanfaatan CNG. Berbeda dengan LPG, bahan baku CNG yakni komponen C1 dan C2 tersedia melimpah di berbagai sumur gas Indonesia.




