URBANCITY.CO.ID – Secangkir artisan hot chocolate atau sebatang single-origin dark chocolate kini menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup kaum urban di kafe-kafe kota besar.
Namun, di balik tren konsumsi cokelat premium yang terus melesat, industri pengolahan kakao nasional justru menghadapi tantangan pasokan bahan baku yang ketat.
Mengantisipasi defisit pasokan sekaligus menangkap peluang pasar bernilai tinggi, pemerintah menggeber program hilirisasi dan peremajaan perkebunan kakao seluas 247.260 hektare sepanjang periode 2025–2027.
Langkah strategis ini merespons penurunan posisi Indonesia di kancah global. Direktur Perbenihan Perkebunan, Kementerian Pertanian Ebi Rubianti menuturkan, posisi Indonesia turun drastis sebagai produsen kakao dunia.
Baca Juga: Aturan Ekspor Juni 2026: Harga Referensi CPO Turun, Biji Kakao Justru Melesat
Kini Indonesia berada di urutan 7 dengan produksi 200 ribu ton dari nomor tiga dunia. Penurunan tersebut terjadi lantaran mayoritas pohon kakao milik rakyat sudah memasuki usia senja sehingga produktivitasnya anjlok.
Rata-rata kebun lokal saat ini hanya menghasilkan 700 hingga 800 kilogram per hektare, terpaut jauh dari produktivitas global yang menembus 1,5 ton per hektare.
Demi mendongkrak kembali suplai biji kakao berkualitas, Kementerian Pertanian menyusun peta jalan peremajaan dan perluasan kebun secara terukur hingga 2027.
“Ada dua program utamanya yakni peremajaan kakao rakyat dan perluasan lahan kakao,” ujat dia dalam webinar Hari Kakao Nasional: Momentum Mendorong Hilirisasi untuk Kesejahteraan Petani, seperti dikutip dari Antara, Jumat, (11/9/2026).
Baca Juga: Tembus Pasar Prancis, Kemenperin Pacu Hilirisasi Kakao Berdaya Saing Global
Pemerintah merealisasikan perluasan 200 hektare dan peremajaan 4.066 hektare pada 2025. Memasuki 2026, target melonjak tajam dengan perluasan 71.722 hektare serta peremajaan 102.488 hektare.
Sementara pada 2027, agenda berlanjut menyasar 59.974 hektare yang mencakup perluasan 19.700 hektare dan peremajaan 40.274 hektare.
Pemerintah melengkapi agenda ini dengan menyalurkan bantuan 1.000 batang benih unggul per hektare beserta insentif upah kerja bagi petani.
Regulator juga mempercepat revisi Keputusan Menteri Pertanian No. 25/Kpts/Kb.020/5/2017 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Kakao guna menjamin mutu bibit di lapangan.
Baca Juga: Kemendag Perkuat Ekosistem Desa BISA Ekspor di Sulawesi Selatan: Kakao dan Nilam Go International
Peluang Pendanaan BPDP untuk Ekosistem Industri Hilir
Dukungan finansial yang kuat menjadi modal penting bagi para pelaku usaha dan perintis brand cokelat lokal.
Plt Kepala Divsisi Penyaluran Dana Program Pangan dan Hilirisasi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Arfie Thahar menuturkan, pihaknya menyediakan anggaran untuk program peremajaan perkebunan, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) perkebunan, baik dalam bentuk pendidikan maupun pelatihan.
Lembaga pengelola dana ini membuka pintu lebar bagi korporasi dan pelaku bisnis yang ingin mengajukan proposal penguatan pasar maupun hilirisasi bernilai tambah.
Baca Juga: Indonesia Perkuat Posisi Pusat Grinding Kakao Global, Ekspor Tembus US$ 3,4 Miliar
BPDP mendanai riset inovasi produk dan adopsi teknologi terapan hingga memasuki fase komersialisasi di pasar ritel modern.
“Kami siap memberikan dukungan pendanaan untuk meningkatkan nilai tambah produk kakao dan turunannya,” kata dia.
Menangkap Celah Pasar Global dan Optimalisasi Pabrik
Kesenjangan suplai domestik menghadirkan momentum ekspansi yang sangat atraktif bagi rantai pasok industri makanan-minuman perkotaan.
Baca Juga: Kemendag: Harga Referensi CPO Maret 2026 Naik ke USD 938,87, Harga Biji Kakao Anjlok 29 Persen
Ketum Asosiasi Kakao Indonesia – Cacao Sustainability Partnership (Askindo CSP), Jefrey Haribowo menuturkan, pihaknya mendukung penuh upaya pemerintah dalam program hilirisasi maupun memperbaiki bagian hulu yakni perkebunan kakao rakyat.
Data Askindo CSP mencatat volume panen biji kakao nasional bertengger di angka 200.000 ton pada musim 2024/2025.
Di sisi lain, selera konsumen global dan domestik terhadap produk turunan cokelat terus tumbuh konsisten 2 hingga 3 persen per tahun.
Dari total 1,4 juta hektare perkebunan yang tersisa, penyusutan lahan produktif menekan utilisasi 11 pabrik pengolahan kakao dalam negeri hingga tersisa 51 persen dari total kapasitas terpasang sebesar 700.000 ton.
Baca Juga: Kemenperin Tingkatkan Daya Saing Kakao Indonesia di Pasar Global
Kesenjangan kapasitas pabrik ini menawarkan ruang pertumbuhan bisnis yang masif apabila pasokan bahan baku kembali stabil.
Standar Keberlanjutan Kunci Daya Saing Pasar Ekspor
“Karena itu, kami sangat mendukung upaya percepatan ketersediaan benih kualitas tinggi untuk perbaikan lahan kebun kakao yang hampir 99 persen dimiliki petani,” kata dia dalam webinar yang digelar Tabloid Sinar Tani bekerjasama dengan BPDP.
Pelaku industri mendorong penambahan tenaga penyuluh lapangan dan fasilitator kompeten guna membimbing petani memenuhi parameter keberlanjutan (ESG & sustainability compliance) yang menjadi syarat mutlak ekspor ke negara-negara maju.
Baca Juga: Mendag Berjanji Pemerintah Akan Sejahterakan Petani Kakao
Senada dengan itu, Ketua Umum Asosiasi Petani Kakao Indonesia (APKI), Arif Zamroni berharap, pemerintah memperkuat pendampingan kepada petani kakao, pemberdayaan kualitas produksi dan SDM, serta dukungan advokasi kebijakan yang berpihak kepada petani.
Kolaborasi menyeluruh dari sektor hulu ke hilir ini tidak hanya mengangkat kembali martabat komoditas kakao Indonesia di peringkat global, tetapi juga menjamin kesinambungan pasokan bahan baku premium untuk memenuhi gaya hidup masyarakat perkotaan.
