Pertimbangan Hukum Hakim dan Sikap Para Pihak
Sementara itu, tim kuasa hukum Gibran Rakabuming Raka selaku tergugat intervensi sempat menyampaikan keberatan atas penghentian sidang. Kendati demikian, majelis hakim menilai pencabutan dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan putusan kasasi Mahkamah Agung. Surat penyetaraan pendidikan itu pun resmi kehilangan kekuatan hukum mengikat sejak tanggal pencabutannya.
“[Namun] Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan yang secara jelas mengatur perihal penghentian pemeriksaan dikarenakan keputusan objek sengketa telah dibatalkan atau dicabut sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” kata Rahmadi.
Selanjutnya, majelis hakim mengadopsi prinsip hukum publik dalam perkara pidana untuk mengisi kekosongan aturan penghentian sengketa tersebut. Hakim Rahmadi menilai kelanjutan sidang justru akan melahirkan putusan pengadilan yang mustahil untuk dieksekusi.
Menutup Ruang Upaya Hukum dan Polemik Berkepanjangan
Selain pertimbangan yuridis, hakim turut memperhatikan kepentingan menjaga stabilitas iklim demokrasi serta mengakhiri polemik berkepanjangan. Dengan demikian, pengadilan menutup rapat celah pengajuan upaya hukum lanjutan atas perkara penyetaraan ijazah tersebut.
“Maka, terhadap putusan gugur ini tidak lagi terbuka ruang pemeriksaan maupun pembuktian lebih lanjut dan tidak pula dapat diajukan upaya hukum,” tegas Rahmadi dalam ketika membacakan pertimbangan Majelis Hakim.
Seluruh rangkaian persidangan gugatan administrasi pendidikan Gibran pun berakhir melalui ketukan palu majelis hakim.
