Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), Emmy Suryandari, menambahkan bahwa pengetatan regulasi internal di tingkat produsen adalah instrumen mutlak untuk melindungi hak-hak konsumen.
Baca Juga: Tembus 1.500 Pelaku Usaha, Kemenperin Kebut Kemitraan Maklon IKM Kosmetik
“Penerapan standardisasi dan sistem jaminan mutu perlu terus diperkuat agar produk yang dihasilkan memenuhi aspek keamanan, kualitas, dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat,” jelas Emmy.
BSPJI Komitmen Kawal Mutu Pangan Berkelanjutan
Pemerintah daerah berharap, adopsi sistem HACCP ini tidak berhenti sebagai formalitas di atas kertas, melainkan diterapkan secara disiplin dan konsisten dalam operasional menu harian SPPG.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap pengelola SPPG dapat memahami pentingnya penerapan sistem keamanan pangan secara menyeluruh, sehingga kualitas layanan pemenuhan gizi yang diberikan kepada masyarakat dapat terus terjaga,” urai Kepala BSPJI Pontianak, Ahmad Nashoruddin Muammar.
Melalui pendampingan teknis dan pembinaan berkelanjutan di Kalimantan Barat ini, Kemenperin optimistis dapat melahirkan ekosistem pangan daerah yang tidak hanya aman dan bergizi tinggi, tetapi juga memiliki tata kelola higienitas yang adaptif terhadap standar industri modern. (*)
