Dokumen negara tersebut memang menempatkan kelompok perempuan sebagai klaster prioritas utama. Pasalnya, selain mengurus domestik, perempuan merupakan penggerak mayoritas sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi bantalan ekonomi saat krisis.
Setali tiga uang, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, menyebut perempuan sebagai menteri keuangan di dalam rumah tangga.
Baca juga: Jaga Otot Intermediasi Bank, OJK Bersihkan Puluhan Ribu Rekening Hitam
Ketika seorang ibu melek finansial, maka dampak positifnya akan langsung merembes ke lingkungan sekitarnya.
“Perempuan, khususnya Ibu-Ibu PKK, adalah kunci ketahanan keuangan keluarga sekaligus fondasi kesejahteraan masyarakat. Ketika perempuan berdaya secara finansial, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh keluarga, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas,” kata Dicky memaparkan analisisnya.
OJK tidak ingin para ibu sekadar menjadi pendengar pasif. Dicky mendesak kader PKK di lapangan mampu bermutasi menjadi duta literasi keuangan.
Mereka dituntut menularkan formula pengelolaan uang yang bijak kepada tetangga dan komunitas terkecil di lingkungannya untuk menyumbat ruang gerak para makelar keuangan ilegal.
Tameng Penolak Praktik Keuangan Ilegal
Gayung bersambut, Ketua Umum TP-PKK Tri Tito Karnavian melempar apresiasi terhadap langkah OJK yang mau turun ke bawah menyisir kaum ibu.
Menurut Tri, pengetahuan manajemen risiko keuangan adalah modal utama agar masyarakat tidak mudah teperdaya oleh iming-iming keuntungan instan yang berujung buntung.
