URANCITY.CO.ID – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tancap gas mengeksekusi program strategis nasional 3 Juta Rumah.
Dalam forum kolaborasi pembiayaan di Nusa Tenggara Barat (NTB), Menteri PKP Maruarar Sirait menggandeng Kementerian Dalam Negeri serta sektor perbankan syariah untuk memangkas birokrasi dan mempercepat akses kredit bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Maruarar menegaskan, penyediaan papan untuk rakyat miskin tidak boleh terhambat oleh lambatnya administrasi di tingkat pusat maupun daerah. Ia meminta seluruh instansi mengubah pola kerja menjadi lebih taktis demi pemenuhan hak dasar warga negara.
“Melayani rakyat itu harus dengan cepat, ayo kita nyanyi lagu ‘Bongkar’ supaya pemerintah melayani rakyat tidak boleh lambat tapi harus cepat dan mudah bagi rakyat,” tegas Menteri PKP Maruarar Sirait di Graha Bhakti Praja Conference Center, NTB.
Baca Juga: Tenor KPR Diperpanjang Jadi 40 Tahun, Cicilan Rumah Subsidi Turun ke Rp773 Ribu
BSI Minta Tambahan Kuota KPR Subsidi
Gayung bersambut, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menyatakan kesiapan penuh untuk menyuntikkan likuiditas perbankan yang lebih besar ke sektor hunian rakyat.
Berbekal pertumbuhan kinerja keuangan yang solid pada tahun 2026—dengan aset menembus Rp460 triliun dan laba bersih melesat 17,1 persen—BSI meminta pemerintah menambah kuota penyaluran KPR subsidi.
“Kami mendukung atas inisiasi pemerintah khususnya Kementerian PKP dalam program prioritas nasional yakni 3 juta rumah dan untuk penyaluran ini kami siap untuk ditambah kuotanya,” ujar Wakil Direktur Utama BSI dalam forum tersebut.
