URBANCITY.CO.ID – Pemerintah mempercepat agenda transformasi digital nasional, mengadopsi teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence atau AI).
Otoritas mempercayakan algoritma pintar ini untuk meracik sistem data tunggal berskala nasional.
Langkah strategis ini bertujuan menyumbat kebocoran anggaran bantuan sosial (bansos), menajamkan akurasi basis data UMKM, serta merombak total tata kelola birokrasi pemerintahan.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, memastikan kabinet ke depan bakal mengandalkan digitalisasi berlapis AI, menyatukan berbagai klaster data penduduk.
Integrasi ini akan menghapus egosektoral kementerian yang selama ini memicu tumpang tindih penyaluran program bantuan negara.
“Pemerintahan ini akan berbasis digitalisasi dengan support AI,” ujar Luhut dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 9 Juni 2026.
Baca juga: Bantah Isu Reshuffle Kabinet, Dasco Sebut Chatib Basri Setor Strategi Ekonomi ke Istana
Mengalihkan Subsidi Barang Menuju Skema Transfer Tunai
Luhut menempatkan kecerdasan buatan sebagai pilar utama dalam pembersihan data kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Sistem baru ini akan memfasilitasi peralihan radikal pola subsidi yang semula melekat pada barang—seperti elpiji dan pupuk—menjadi subsidi langsung berbasis individu penerima manfaat.
Langkah ini otomatis mempersempit ruang gerak para spekulan di pasar retail.
Pemerintah mengalkulasi jatah penggabungan bansos ini bisa menyentuh angka jutaan rupiah per kepala melalui rekening elektronik.
