URBANCITY.CO.ID – Persoalan pengangguran terdidik masih menyelimuti pasar tenaga kerja Indonesia. Data menunjukkan sekitar 1 juta lulusan sarjana belum terserap dunia kerja pada Februari 2026.
Angka tersebut menyumbang porsi besar dari total 7,24 juta penganggur terbuka nasional. Kondisi ini memicu ironi di tengah ekspansi akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi.
Perubahan Tuntutan Keterampilan Global dan Masalah Birokrasi
Pengamat kebijakan publik lulusan Universitas Indonesia, Eko Prasodjo, menguraikan pemicu utama fenomena ini. Ia menilai perubahan tuntutan keahlian menjadi faktor penentu.
“Secara makro global, tentu disebabkan oleh tuntutan perubahan keahlian dan ketrampilan bekerja,” kata Eko saat memaparkan pandangannya, Senin, 10 Agustus 2026.
Eko menjelaskan bahwa digitalisasi dan globalisasi mengubah corak pekerjaan secara mendasar. Di sisi lain, tata kelola pembangunan nasional masih mengidap masalah korupsi di sektor sumber daya alam. Hambatan birokrasi juga menahan pertumbuhan sektor manufaktur.
“Secara nasional tentu saja dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi pemerintah dan tata kelola pembangunan nasional dan daerah,” ujar Eko. Ia menegaskan, “Birokrasi kita tidak mendukung investasi yang akan menyediakan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja.”
Kesenjangan Antara Kurikulum Kampus dan Industri
Faktor lain yang tidak kalah krusial memunculkan masalah ini adalah kesenjangan kompetensi lulusan. Kurikulum pendidikan tinggi sering kali lambat merespons dinamika kebutuhan industri modern.
Dampaknya, banyak lulusan diploma maupun sarjana belum menguasai kompetensi yang relevan. Kondisi ini menuntut pemerintah membenahi sistem pendidikan nasional secara menyeluruh.
