Menteri KP Buka Peluang Investasi Ekonomi Biru di Simposium Maritim Dunia

URBANCITY.CO.ID – Langkah strategis Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam memperkuat tata kelola laut global membuka peta jalan baru bagi investasi ekonomi biru berkelanjutan.

Komitmen tersebut menjadi sorotan utama saat ia menghadiri The 7th Symposium on Global Maritime Cooperation and Ocean Governance di Sanya, Provinsi Hainan, Tiongkok, pada 6–8 November 2026.

Forum prestisius ini membedah penguatan tata kelola samudra dunia, implementasi United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, ekspansi ekonomi biru, hingga percepatan implementasi Perjanjian Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ).

Di hadapan hampir 400 delegasi dari 30 lebih negara—mulai dari menteri, diplomat, akademisi, hingga investor maritim global—Indonesia memposisikan laut bukan sekadar bentang perairan, melainkan episentrum pertumbuhan ekonomi masa depan.

Baca Juga:Paviliun Wonderful Indonesia Juara WTM London: Peluang Investasi Pariwisata Unggul

Kehadiran forum strategis ini menegaskan kedaulatan maritim sekaligus mengundang kolaborasi lintas batas untuk menciptakan kemakmuran bersama yang berdampak langsung pada stabilitas pasokan pangan dan gaya hidup masyarakat modern.

“The sea connects more than it divides. Laut menghubungkan lebih banyak daripada memisahkan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia percaya bahwa kerja sama internasional merupakan kunci untuk menjawab berbagai tantangan kelautan global,” ujar Trenggono dalam keterangannya, Sabtu (7/11/2026).

Peluang Investasi Hijau Melalui 5 Kebijakan Ekonomi Biru 

Trenggono memaparkan peta jalan investasi ramah lingkungan lewat lima pilar kebijakan strategis Ekonomi Biru.

Baca Juga: 5 Geopark Indonesia Raih Green Card UNESCO, Bojonegoro Buka Peluang Investasi Hijau

Kebijakan ini mencakup perluasan kawasan konservasi laut hingga 30 persen pada 2045, penerapan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, akselerasi budidaya perikanan modern yang berkelanjutan, penguatan tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil, serta aksi nyata pembersihan sampah plastik laut.

Bagi kalangan pelaku usaha dan masyarakat perkotaan, transformasi ini menjamin kepastian pasokan boga bahari premium berstandar internasional sekaligus membuka instrumen investasi hijau (green/blue financing) yang menjanjikan imbal hasil jangka panjang.

Pemerintah juga mengintegrasikan pertumbuhan industri dengan pemberdayaan masyarakat lokal lewat Program Kampung Nelayan Merah Putih.

Inisiatif terintegrasi ini merevitalisasi ekosistem ekonomi pesisir, meningkatkan daya beli masyarakat lokal, dan membuka sentra logistik baru yang memperlancar rantai pasok komoditas laut menuju pusat-pusat konsumsi perkotaan.

Baca Juga: Bantul dan Padang Masuk Nominasi UNESCO 2027, Buka Peluang Investasi Ekraf

Penguatan Regulasi Global Menjaga Kepastian Usaha Bahari 

Indonesia memposisikan UNCLOS 1982 sebagai fondasi utama hukum laut internasional guna menciptakan stabilitas bisnis dan keamanan maritim.

Trenggono mengajak mitra global memperkuat kerja sama penindakan praktik Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing), memperdalam riset kelautan, serta membangun industri maritim yang tangguh terhadap perubahan iklim.

Kepastian hukum ini memberi perlindungan maksimal bagi aset investasi pelayaran, logistik maritim, hingga ekowisata bahari yang kini menjadi tren gaya hidup healing dan wellness masyarakat urban.

Baca Juga: KMP Hafamati HF Beroperasi: Peluang Investasi Maritim Baru Nias Selatan

Dukungan penuh terhadap Perjanjian BBNJ turut mempertegas posisi tawar Indonesia dalam tata kelola keanekaragaman hayati di laut lepas.

Komitmen nyata ini tercermin lewat ratifikasi dan pendepositan instrumen Perjanjian BBNJ pada 10 Juni 2025 dalam forum UNOC-3 di Nice, Prancis, yang bertujuan mengamankan aset plasma nutfah laut dunia dari eksploitasi tanpa batas.

Kolaborasi Global Wujudkan Gaya Hidup Bahari Berkelanjutan 

Implementasi BBNJ memegang peranan krusial dalam melindungi keanekaragaman hayati di luar yurisdiksi nasional demi keseimbangan biosfer bumi.

Baca Juga: Kementerian Ekraf Buka Peluang Investasi 50 Pegiat Kreatif Jogja Lewat CreaFIN

Trenggono menutup pidatonya dengan seruan aksi global berbasis sains (science-based policy) agar ekosistem laut tetap sehat, berdaya saing tinggi, dan memberi nilai tambah nyata bagi generasi mendatang.

Upaya ini memastikan masyarakat perkotaan terus menikmati produk laut yang sehat, lingkungan pesisir yang lestari, serta iklim bisnis maritim yang kondusif dan berkelanjutan.