Jangan Panik! Ini Syarat dan Cara Mengurus Sertifikat Tanah yang Hilang di BPN

URBANCITY.CO.ID – Kehilangan sertifikat tanah akibat tercecer, pindah rumah, bencana alam, hingga aksi pencurian kerap kali memicu kepanikan luar biasa bagi pemiliknya. Maklum, lembaran kertas tersebut merupakan bukti sah kepemilikan aset yang bernilai tinggi. Namun, alih-alih larut dalam kecemasan, masyarakat diimbau untuk segera bergerak mengurus penerbitan dokumen baru ke otoritas terkait. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan telah menyediakan jalur resmi untuk menerbitkan sertifikat pengganti. Prosedur ini dirancang khusus untuk memulihkan hak hukum pemilik tanah tanpa proses yang berbelit-belit. “Tidak perlu khawatir apabila sertipikat tanah hilang. Kementerian ATR/BPN akan menerbitkan sertipikat pengganti, namun dengan tetap melampirkan bukti dan persyaratan yang jelas,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Shamy Ardian, dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (4/6/2026). Baca juga: Penting!! Begini Cara Bikin Sertifikat Tanah Hibah Alur Pengurusan: Mulai dari Polsek hingga Pengumuman Media Langkah awal yang wajib ditempuh pemilik lahan adalah menyambangi kantor kepolisian sektor (Polsek) terdekat untuk membuat laporan kehilangan. Surat keterangan dari kepolisian ini nantinya akan menjadi dokumen pemantik utama dalam berkas permohonan. Setelah surat polisi di tangan, pemohon harus melengkapinya dengan sejumlah dokumen pendukung personal, seperti: 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2. Kartu Keluarga (KK) 3. Bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan 4. Dokumen pendukung lain terkait tanah yang masih tersisa (jika ada) “Setelah persyaratan lengkap, permohonan kemudian diajukan ke Kantor Pertanahan (Kantah) atau BPN sesuai lokasi tanah berada. Petugas akan melakukan pemeriksaan data dan mencocokkan dengan buku tanah yang tersimpan di arsip negara,” jelas Shamy Ardian membedah alur verifikasi. Baca juga: Pengembang Pertanyakan Keamanan Sertifikat Tanah Elektronik Satu tahapan krusial yang tidak boleh dilewatkan adalah proses pengumuman klaim kehilangan di media massa atau papan pengumuman resmi instansi dalam tenggat waktu tertentu. Prosedur ini sengaja dijalankan sebagai benteng validasi guna memastikan tidak ada pihak lain atau mafia tanah yang melayangkan sanggahan sengketa atas lahan tersebut. Jika masa pengumuman terlewati tanpa ada gugatan hukum, BPN akan langsung mencetak sertifikat pengganti yang memiliki kekuatan hukum yang mutlak dan sama persis dengan dokumen asli yang hilang. “Sertipikat lama yang hilang otomatis dinyatakan tidak berlaku,” pungkas Shamy. Solusi Permanen Lewat Sertifikat Elektronik Sebagai langkah mitigasi jangka panjang, kementerian sangat menyarankan masyarakat untuk segera melakukan migrasi atau alih media ke sistem sertifikat elektronik (digital). Baca juga: Lebih Praktis, Loket ATR/BPN di MPP Kota Tangerang Manjakan Urusan Tanah Warga Lewat ekosistem digital yang terintegrasi di pangkalan data ATR/BPN, data kepemilikan tanah warga akan terkunci aman di server negara. Hal ini otomatis melenyapkan rasa cemas pemilik dari risiko kerusakan fisik akibat lapuk, kebakaran, maupun kehilangan dokumen di dunia nyata. “Kami mengimbau masyarakat untuk beralih ke Sertipikat Elektronik agar data pertanahannya lebih aman dan mudah diakses saat diperlukan,” tutup Shamy Ardian menyarankan solusi modern tersebut. (*)

Jangan Panik! Ini Syarat dan Cara Mengurus Sertifikat Tanah yang Hilang di BPN

Artikel Populer

Kejar Swasembada Pangan, Kementan Kerahkan BRMP Kawal Bantuan di 38 Provinsi

Genjot Bisnis Menara dan Data Center, Lini B2B Telkom Indonesia Tumbuh Subur

Meteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah Sosialisasi BLK Komunitas

Mengenang 1 Juni: Sejarah Lahirnya Pancasila dan Makna Pentingnya Bagi Bangsa

Pulang dari Prancis, Presiden Prabowo Kantongi Investasi Jumbo Rp61,25 Triliun

ITDC Ajak Warga Benoa Bali Olah Sampah Organik Jadi Eco Enzyme Guna Pariwisata Berkelanjutan

Mediasi Kemenaker: Manajemen Indomaret dan Buruh Sepakati Opsi Libur Pengganti

Related Posts

Tarif Pajak Tetap 0,5 Persen, Menteri Maman: Aturan Baru Hapus Batas Waktu UMKM

Sengat Perang Timur Tengah, Jepang Kucurkan Dana Darurat Rp340 Triliun

Hanya 24 Jam Setelah Dicopot Prabowo, Dadan Hindayana Tersangka Korupsi BGN

Rupiah Jebol Rp18.000 per Dolar AS, Menkeu Bantah Isu Fiskal Ugal-ugalan

Add New Playlist