URBANCITY.CO.ID – Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra menyebut penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mengarah pada tindakan makar. Herindra menyampaikan pernyataan tersebut saat memberikan keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
“Saya pikir itu adalah suatu tindakan yang ilegal, dan mengarah ke tindakan yang makar. Itu saja,” kata Herindra.
Pernyataan tersebut mencuat di tengah penyelidikan kasus intersepsi komunikasi yang melibatkan sejumlah pejabat negara. Sorotan publik kini tertuju pada keabsahan pengkategorian tindakan penyadapan tersebut sebagai delik makar.
Syarat Pembuktian Makar dalam Hukum Tata Negara
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret Sunny Ummul Firdaus mengulas polemik istilah tersebut. Sunny mengimbau masyarakat membedakan antara penilaian intelijen, opini pejabat, dan putusan hukum berkekuatan tetap. Penyadapan ilegal memang berpotensi mengancam ketertiban pemerintahan konstitusional.
Baca Juga :Â Investasi Pendidikan Merata: Wamen Fajar Dorong Status Mandiri SD Filial
Namun, penegak hukum wajib membuktikan upaya perbuatan tersebut bertujuan melumpuhkan pelaksanaan wewenang presiden. Sunny mengingatkan aparat agar tidak menyamakan setiap tindakan intersepsi ilegal dengan pasal makar.
“Harus dibuktikan terlebih dahulu tujuan, rangkaian perbuatan, aktor yang terlibat, serta kaitannya dengan upaya menghambat atau menggulingkan pemerintahan yang sah,” ujarnya.
Hukum tata negara pada hakikatnya melindungi keberlangsungan fungsi kelembagaan kepresidenan dan tertib konstitusi negara. Pasalnya, kelumpuhan fungsi organ kepresidenan secara langsung merusak stabilitas jalannya pemerintahan nasional.
