Batas Konstitusional dan Kedudukan Informasi Intelijen
Sunny membeberkan tiga batasan konstitusional utama yang wajib dipatuhi aparat penegak hukum. Pertama, perlindungan terhadap institusi kepresidenan tetap harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Kedua, bukti rekaman penyadapan saja belum memenuhi unsur pidana makar.
Selain itu, penyidik wajib membuktikan niat jahat, persiapan nyata, serta tujuan khusus melumpuhkan kepala pemerintahan. Tanpa pembuktian materiel yang kuat, penyematan pasal makar berisiko bergeser menjadi sekadar label politik. Sunny menilai keterangan Kepala BIN hanya berfungsi sebagai peringatan dini bagi aparat kepolisian.
Oleh sebab itu, informasi intelijen sebatas memandu arah penyelidikan tanpa mendahului proses peradilan.
“Dalam negara hukum, makar harus dibuktikan dari niat, tujuan, rangkaian perbuatan, dan alat bukti yang sah, bukan dari pernyataan pejabat,” katanya.
Kewenangan Pengadilan Menentukan Delik Hukum
Sunny mengakui pernyataan pimpinan intelijen negara memiliki bobot pengaruh besar dalam membentuk opini publik. Justru karena itu, masyarakat perlu cermat memilah analisis intelijen dari kesimpulan berkekuatan hukum. Pengadilan menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang menentukan pemenuhan unsur pidana makar.
Pintu penyelidikan perkara memang terbuka lewat asesmen intelijen, tetapi ruang sidang yang menentukan putusan akhir. Bahkan, publik sebaiknya menahan diri melabeli perkara ini sebelum fakta persidangan terungkap secara terang benderang.
Pakar hukum UNS ini mengingatkan bahaya penegakan hukum yang berjalan tergesa-gesa atas dalih melindungi presiden. Dengan demikian, seluruh proses hukum harus tetap bersandar pada asas pembuktian yang adil dan transparan.
