PP 20/2026 Tekan UMKM, FINE Institute: Jangan Tukar Pajak dengan Lapangan Kerja

URBANCITY.CO.ID – Langkah pemerintah memperketat aturan main pajak bagi pelaku usaha dinilai bisa menjadi simalakama. Lembaga kajian ekonomi FINE Institute mewanti-wanti agar implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 dicermati secara ekstra hati-hati. Alih-alih mendongkrak kas negara, aturan baru ini justru berisiko memicu biaya ekonomi yang jauh lebih besar. Meski pemerintah tetap mempertahankan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM di angka 0,5 persen, celah fasilitasnya kini dipersempit. Lewat PP 20/2026, kriteria wajib pajak yang berhak menerima insentif ini diperketat, ditambah dengan adanya mekanisme agregasi omzet demi mencegah siasat pemecahan badan usaha. Kusfiardi, Analis Ekonomi Politik sekaligus Co-Founder FINE Institute, menyatakan bahwa niat pemerintah menertibkan kepatuhan pajak memang patut diacungi jempol. Baca juga: Lindungi UMKM dari ‘Market Abuse’ di E-Commerce, Menteri Maman Gandeng Meutya Hafid Namun, ia mengingatkan agar kalkulasinya tidak melulu soal target setoran, melainkan harus menimbang urat nadi keberlangsungan usaha, iklim investasi, dan lapangan kerja. "Persoalan utama bukan pada tarif pajak 0,5 persen karena tarif tersebut tidak berubah. Yang berubah adalah siapa yang berhak memperoleh fasilitas tersebut. Pertanyaannya, apakah kelompok usaha yang kehilangan fasilitas ini memang memiliki kemampuan ekonomi yang cukup besar sehingga dapat memberikan tambahan penerimaan negara yang signifikan?" cetus Kusfiardi. Badai Tekanan Berlapis bagi Usaha Kecil Kusfiardi membeberkan bahwa regulasi anyar ini hadir di momen yang tidak tepat, saat para pelaku UMKM sedang sempoyongan dihantam tekanan berlapis. Mulai dari lesunya daya beli masyarakat, lonjakan biaya produksi dan logistik, hingga ketidakpastian ekonomi global yang menggerus margin keuntungan. Baca juga: Sinar Mas Land Latih 300 UMKM Kuasai Promosi Berbasis AI dan Modal Bank Kondisi ini diperparah oleh loyonya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang otomatis melambungkan harga impor bahan baku. Sektor-sektor padat karya seperti industri rumah tangga, manufaktur kecil, dan perdagangan pun menjadi kelompok yang paling terjepit. "Dalam situasi seperti ini, ruang bagi pelaku usaha untuk menyerap tambahan biaya administrasi maupun biaya kepatuhan menjadi semakin terbatas. Karena itu evaluasi terhadap PP 20/2026 tidak bisa dilepaskan dari kondisi makroekonomi yang sedang dihadapi dunia usaha," tutur Kusfiardi. FINE Institute juga meluruskan bias pandangan yang kerap menyamakan omzet jumbo dengan keuntungan besar. Sebagai gambaran, usaha distribusi beromzet Rp4,8 miliar per tahun dengan margin laba bersih 3 persen sebenarnya hanya mengantongi untung bersih sekitar Rp12 juta per bulan. Uang sedemikian tipis itu masih harus diputar kembali untuk menutup risiko bisnis dan modal kerja. Baca juga: Kemendag Fasilitasi UMKM InaExport Berburu Pasar di Tujuh Negara Mitra "Secara nominal omzet Rp4,8 miliar terlihat besar. Namun setelah memperhitungkan biaya bahan baku, logistik, tenaga kerja, sewa tempat usaha, dan modal kerja, kemampuan ekonominya belum tentu sebesar yang dibayangkan," jelasnya. Target Pajak Harus Transparan Berkaca pada risiko tersebut, FINE Institute mendesak pemerintah agar blak-blakan membuka data estimasi tambahan penerimaan yang diincar dari PP 20/2026 ini. Transparansi ini penting agar publik bisa menakar kelayakan kebijakan tersebut. "Jangan sampai kebijakan ini menghasilkan tambahan penerimaan yang relatif terbatas, tetapi pada saat yang sama menimbulkan tekanan yang lebih besar terhadap pertumbuhan usaha kecil yang masih berada dalam fase penguatan modal dan ekspansi usaha," sergah Kusfiardi. Berdasarkan kajian, aturan ini justru paling memukul kelompok Usaha Kecil beromzet Rp5 miliar hingga Rp15 miar per tahun. Baca juga: Elnusa Pacu UMKM Bojonegoro Tembus Pasar Digital Lewat Program PESONA Mereka adalah entitas yang sedang getol-getolnya berkembang namun dipaksa kehilangan fasilitas perpajakan. Akibatnya, para pemilik modal bisa kehilangan gairah untuk memperluas kapasitas usaha maupun merekrut pegawai baru. Mengingat UMKM adalah tulang punggung padat karya yang menghidupi jutaan keluarga, kenaikan biaya kepatuhan pajak ini berisiko memaksa pengusaha menahan upah buruh atau bahkan memangkas jumlah karyawan. "Dalam skala yang lebih luas, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi tingkat pengangguran dan memperbesar kerentanan ekonomi rumah tangga berpendapatan rendah. Jangan sampai tambahan penerimaan pajak yang diperoleh negara justru dibayar dengan melambatnya pertumbuhan UMKM dan berkurangnya peluang kerja bagi masyarakat," tegas Kusfiardi secara lugas. Sebagai penutup, FINE Institute menegaskan rapor keberhasilan PP 20/2026 tidak boleh hanya dilihat dari terpenuhinya target setoran pajak fiskal semata. Baca juga: Transparansi Pajak Terbaik Dunia, Kemenkeu Salurkan Rp389 Triliun untuk UMKM Indikator sejati keberhasilan ekonomi adalah sejauh mana pelaku UMKM bisa naik kelas, investasi terus tumbuh, dan penyerapan tenaga kerja tidak mengalami kelesuan. "Keberhasilan PP 20/2026 tidak cukup diukur dari tambahan penerimaan pajak. Yang lebih penting adalah memastikan kebijakan ini tidak menghambat pertumbuhan UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan kemampuan usaha kecil untuk naik kelas," pungkas Kusfiardi mengakhiri analisisnya. (*)

PP 20/2026 Tekan UMKM, FINE Institute: Jangan Tukar Pajak dengan Lapangan Kerja

Artikel Populer

Kejar Swasembada Pangan, Kementan Kerahkan BRMP Kawal Bantuan di 38 Provinsi

Genjot Bisnis Menara dan Data Center, Lini B2B Telkom Indonesia Tumbuh Subur

Meteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah Sosialisasi BLK Komunitas

Sinar Mas Land Rilis Giva: Hunian Premium Ramah Lingkungan di Grand Wisata Bekasi

Pertamina Drilling dan Halliburton Kerja Sama, Bidik Proyek Energi Timur Tengah

Mengenang 1 Juni: Sejarah Lahirnya Pancasila dan Makna Pentingnya Bagi Bangsa

ITDC Ajak Warga Benoa Bali Olah Sampah Organik Jadi Eco Enzyme Guna Pariwisata Berkelanjutan

Related Posts

Sokong Manufaktur, Lebih dari 2 Juta IKM Pangan Jadi Motor Utama Ekonomi

Kemenperin Gandeng IKM Komponen Masuk Rantai Pasok Kendaraan Listrik Nasional

Lindungi UMKM dari ‘Market Abuse’ di E-Commerce, Menteri Maman Gandeng Meutya Hafid

Suntik Modal Usaha Menengah, Wamen Helvi Moraza Targetkan Rp70 Miliar di ACCES 2026

Add New Playlist