Meski demikian, Kementerian PKP menolak panik karena sebagian besar proyek masih tertahan di meja administrasi dan siap meloncat ke tahap pembangunan fisik.
Baca juga:Â Kejar Target 3 Juta Rumah, Kementerian PKP Sosialisasi Aturan Baru di Munas APERSI
“Posisi saat ini progres mencapai 13,51 persen. Memang masih terdapat selisih terhadap target, namun kami optimistis dapat mengejarnya karena sebagian besar kegiatan saat ini masih berada dalam proses verifikasi yang akan segera berlanjut ke tahap pelaksanaan fisik,” kata Fitrah Nur mengurai hambatan teknisnya.
Pemerintah menargetkan bank penyalur dapat menuntaskan pencairan seluruh sisa anggaran program BSPS pada Oktober 2026.
“Setidaknya pada Oktober 2026 realisasi keuangan penyalurannya sudah terealisasi. Selanjutnya paling lambat bulan November pelaksanaan fisiknya dirancang selesai 100 persen,” ucap Fitrah Nur merinci lini masa proyek penataan kawasan kumuh tersebut.
Guna menyokong program padat karya ini, negara menggelontorkan dana segar sebesar Rp8,3 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Skema bantuan menyasar langsung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar mereka dapat mengupgrade rumah reyot menjadi hunian sehat yang kokoh.
Baca juga:Â Sinergi Kabinet, Kementerian PKP Siapkan 3.053 Unit Rumah BSPS untuk Pekerja Seni
Menyesuaikan Nilai Subsidi di Wilayah Terluar Papua dan Maluku
Kementerian PKP menetapkan nilai bantuan reguler BSPS sebesar Rp20 juta untuk setiap unit rumah, dengan rincian Rp17,5 juta untuk belanja material bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tukang.
