URBANCITY.CO.ID – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mempererat kongsi dengan korporasi pengembang swasta demi mempercepat realisasi Program Prioritas Nasional 3 Juta Rumah.
Langkah taktis ini diwujudkan melalui kehadiran jajaran Direktorat Jenderal Perkotaan dalam Musyawarah Nasional (Munas) VII APERSI di Jimbaran, Bali.
Pertemuan berskala nasional ini dimanfaatkan pemerintah untuk memetakan kapasitas pasokan rumah bersubsidi dari para pengembang di daerah.
Sinkronisasi regulasi dan perizinan digenjot demi mengikis angka ketimpangan kepemilikan rumah (backlog perumahan) yang saat ini masih membebani jutaan keluarga di Indonesia.
Baca Juga: Maruarar Sirait Puji Rusun Cinta Kasih Tzu Chi, Jadi Patokan Kolaborasi Program 3 Juta Rumah
“Saya Maruarar Sirait Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mengucapkan selamat dan sukses untuk Musyawarah Nasional APERSI ke VII,” ujar Menteri PKP melalui tayangan video di hadapan ribuan peserta Munas, Rabu (20/5/2026).
Maruarar meyakini, tata kelola organisasi yang solid dari asosiasi pengembang akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat luas.
“Saya percaya Munas APERSI akan berjalan dengan baik dan akan diputuskan hal-hal yang baik dan strategis yang bermanfaat untuk terciptanya perumahan yang layak huni, berkualitas dan terjangkau, maju terus APERSI!” imbuh Menteri PKP.
Pangkas Backlog Pangan, Pemerintah Buka Jalur Diskusi Regulasi
Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) selama ini menjadi motor utama penyaluran rumah bersubsidi lewat skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
