Baca Juga: Perumnas Cari Mitra Strategis Samesta Alonia Kemayoran, Dukung Program 3 Juta Rumah
Pemerintah sengaja menjemput bola ke forum ini guna memastikan kualitas material bangunan yang aman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Direktur Jenderal Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, memaparkan data bahwa backlog perumahan nasional saat ini masih berada di angka kritis, yakni mencapai 9,64 juta rumah tangga atau setara 13 persen.
Guna mengejar ketertinggalan tersebut, kementeriannya memamerkan reformasi birokrasi lewat “21 Program Perumahan”.
“Senang sekali saya bisa hadir disini, Pak Menteri sangat peduli dengan suara yang disampaikan oleh pengembang, dan dibutuhkan pemikiran dari asosiasi pengembang bahwa kebijakan yang akan kami buat betul-betul efektif bagi pengembang dan bermanfaat untuk masyarakat khususnya MBR,” papar Sri Haryati.
Baca Juga: Sinergi Program 3 Juta Rumah: Astra Bakal Bangun dan Renovasi 3.250 Hunian pada 2026
Militansi Pengembang Daerah dan Sokongan Kredit BTN
Merespons kebijakan pusat, industri properti menyatakan kesiapannya untuk melipatgandakan volume pembangunan fisik di lapangan. Pembenahan total tata kelola regulasi dinilai sebagai kunci utama kelancaran proyek raksasa ini.
Target besar pemerintah dalam merealisasikan Program 3 Juta Rumah bukanlah hal yang mustahil jika ekosistemnya dibenahi secara total.
“Kami di APERSI siap mengerahkan seluruh militansi pengembang di daerah-daerah untuk menyerap kuota pembiayaan dan mengejar target fisik pembangunan di lapangan,” tegas Ketua Umum APERSI, Junaidi Abdillah.
