Integrasi data dengan Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi instrumen kunci yang ditekankan Ara untuk menghindari salah sasaran dalam penyaluran bantuan.
Baca Juga: Menteri PKP Maruarar Sirait Siapkan Pembangunan Rusun untuk Prajurit TNI AU di Lampung
Pemerintah menyadari bahwa meningkatnya anggaran perumahan membawa risiko manajerial yang lebih besar. Oleh karena itu, sinergi dengan BPK diharapkan dapat memperkuat sistem pengendalian internal di lingkungan kementerian.
“Dengan begitu, harapannya masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran negara melalui program-program perumahan ini,” tambah Ara.
Melalui langkah proaktif ini, Kementerian PKP berambisi meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.
Sinergi ini diharapkan menjadi jaminan bahwa program perumahan bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan hunian layak. (*)
